communityOleh: Lukas Arimurti

“Perubahan bukanlah sebuah kemungkinan melainkan suatu keniscayaan”

A. Krisis dalam Negara Kesejahteraan (Welfare State: Negara merupakan penjamin utama kesejahteraan rakyatnya dan memiliki wewenang luas dalam mengendalikan perekonomian makro dan pasar)

  • Krisis Sosial

Tujuan pencapaian kesejahteraan sosial dari Negara Kesejahteraan, tingkat capaian dan pemeliharaan tetapan minimum standard, pemeliharaan kohesi sosial dan rasa tanggungjawab sosial, maksimal hanya dapat dicapai secara parsial.

Negara Kesejahteraan ternyata bukan suatu mekanisme yang efektif untuk mencapai keadilan sosial, walaupun di sana-sini terdapat pembelaan bahwa Negara Kesejahteraan telah banyak mencegah ekses yang lebih negatif dari ketidakadilan sosial.

  • Krisis Ekonomi

Ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dipertahankan, maka tingkat kenaikan belanja sosial dan perluasan pelayanan Negara Kesejahteraan menjadi sebuah kemungkinan (dengan mengandaikan kualitas moral birokrat dalam keadaan baik). Sebaliknya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat beban yang berat bagi Negara Kesejahteraan, dan di waktu yang sama meningkat pula ‘public demand’ akan kuantitas dan kualitas pelayanan Negara Kesejahteraan akibat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

  • Krisis Politik

Para pendaku oposan dari Negara Kesejahteraan tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa demokrasi dan kapitalisme dapat dipertahankan tanpa dukungan stabil dari Negara Kesejahteraan sendiri. Penyelenggara Negara Kesejahteraan tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan Negara Kesejahteraan, tetapi juga tak mampu untuk tidak menjalankan pemerintahan tanpa Negara Kesejahteraan. Sebuah dilema?

  • Krisis Pelayanan

Efek dari krisis dalam Negara Kesejahteraan jelas tampak dan terasa dalam bidang pelayanan publik: terus-menerus dilakukan cutbacks (pengurangan) dalam pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan publik, pekerja publik yang kelebihan beban pekerjaan (yang mengharuskannya ‘bekerja lebih dalam kondisi minim’), antrian-antrian panjang dan lama dalam pelayanan publik, akses pelayanan kesehatan yang terbatas (kecuali pada kelompok mampu yang ditunjang asuransi), menurunnya kualitas dalam sistem pendidikan, tingkat moral birokrat yang rendah, tingkat kepadatan pelayanan yang tinggi (semakin muncul keruwetan dalam mendapatkan pelayanan publik), tingkat birokrasi administratif yang berlapis, dan tingkat kapasitas kepercayaan diri yang rendah dari sistem pelayanan publik, adalah kondisi-kondisi umum yang selalu terjadi dalam pelayanan publik Negara Kesejahteraan.

  • Krisis Kebijakan Penyelenggara Negara Kesejahteraan

Ketidakmampuan Penyelenggara Negara Kesejahteraan untuk mengatasi krisis seringkali tercetus dalam inisiatif kebijakan sosial. Hal ini menjadi latihan public relation pejabat yang dikemas dalam pidato yang lebih mengutamakan gaya daripada isi. Sering munculnya macam-macam ‘kebijakan teknis’ yang sesungguhnya hanya mau menunjukkan kesan pada publik bahwa Penyelenggara Negara Kesejahteraan sungguh-sungguh mengupayakan ‘sesuatu’. Ciri-ciri dari bentuk krisis dalam kebijakan adalah sering munculnya kata-kata pejabat yang penuh dengan retorika bahasa seperti ‘melangkah ke depan’, ‘inisiatif baru’, ‘keuntungan sosial’, ‘persamaan dan akses’, dan perkataan-perkataan high minded goals yang lain. Ciri lain adalah seringnya muncul pergantian ‘task forces’, ’working parties’, ‘summits’ dan ‘komisi-komisi khusus’ yang hanya memberi kesan bahwa ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Ciri terakhir adalah munculnya nama-nama program kebijakan baru yang ‘catchy titles’, yang sesungguhnya merupakan repackaging dari program-program lama yang selama ini tidak dapat tumbuh dengan baik. Respons-respons tersebut lebih merupakan suatu ‘apologi’ Penyelenggara Negara Kesejahteraan, dan menunjukkan bahwa permasalahan krisis sosial-ekonomi-politik-budaya dalam Negara Kesejahteraan tetap tidak ada solusinya.

Kesimpulan: Krisis dalam Negara Kesejahteraan adalah karena Penyelenggara Negara Kesejahteraan tidak mampu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan masyarakat secara sustainable.

B. Respons atas Krisis dalam Negara Kesejahteraan

Salah satu respons dominan atas krisis yang dialami Negara Kesejahteraan adalah Fundamentalisme Pasar (Neoliberalisme).

Respons ini melihat bahwa Negara Kesejahteraan pada dasarnya tak diinginkan karena membuat kondisi sosial-ekonomi-politik-budaya lebih buruk. Oleh sebab itu sudah selayaknya sistem Negara Kesejahteraan ditinggalkan dan diganti dengan suatu sistem yang melepaskan Negara dari tanggungjawab sosial dan menyerahkannya pada mekanisme pasar yang bebas dan aktivitas sektor swasta. Kepercayaan mutlak pada pasar inilah, dengan minimun atau tanpa regulasi, menjadi mekanisme jitu yang menyediakan pelayanan publik, memaksimalkan efisiensi, memupuk kompetisi, dan memaksimalkan pilihan individu atas akuntabilitas layanan publik.

 C. Bahaya Fundamentalisme Pasar

  • Keterbatasan Visi

Bahaya utama dari fundamentalisme pasar adalah paham ini mau mentransformasikan setiap sumber-sumber kehidupan sosial menjadi komoditas privat yang dapat dikenai hukum mekanisme harga sehingga bisa digerakkan sebagai sarana untuk mengabdi pada akumulasi laba. Manusia yang multidimensi hanya dikonsepkan sebagai homo oikonomikus. Dalam konsep antropologi filosofis ini terletak dasar visi fundamentalisme pasar yang sangat terbatas, yaitu komodifikasi dan reifikasi atas segala unsur kehidupan. Faham masyarakat dideskriditkan dan faham individu yang oikonomikus diagungkan. Pasar Bebas (dengan hukum utama: relasi antara supply dan demand) dianggap menjadi mekanisme yang paling jitu dalam pemenuhan kesejahteraan individu. Namun, pasar bebaspun ternyata dikuasai oleh para bandit penguasa modal yang terhimpun dalam korporasi-korporasi multi nasional yang didorong semata oleh hasrat akumulasi laba. Organisasi multi nasional seperti WTO, IMF dan World Bank hanyalah institusi-institusi yang mencerminkan dominasi kekuasaan para bandit tersebut. Dalam hal ini regim fundamentalis pasar dengan sendirinya telah gagal dalam upaya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan seluruh masyarakat, karena dorongan homo oikonomikus yang lebih berpusat pada akumulasi laba individu.

  • Munculnya Individualisme

Erosi faham masyarakat dalam kehidupan yang didasarkan pada fundamentalisme pasar menguatkan faham individualisme. Di sini makna kualitas hidup diletakkan sebagai suatu pencapaian individu. Kegagalan dalam pencapaian nilai kehidupan adalah melulu karena kurangnya kualitas individual. Hal inilah yang selanjutnya memacu penguatan nilai kompetisi di atas kooperasi. Kompetisi melemahkan ikatan sosial masyarakat karena memiliki kecenderungan menyingkirkan yang lain. Nilai kepercayaan dalam masyarakat luntur. Kecenderungan pelayanan yang kompetitif dalam regim fundamentalis pasar menggusur relasi kolaboratif, dimana setiap informasi tidak dapat di-sharing-kan karena ketakutan akan kalah dalam tingkat persaingan, yang tujuannya semata hanyalah akumulasi laba individu sebesar-besarnya.

Kesimpulan: Regim fundamentalis pasar lebih mementingkan akumulasi laba privat di atas kepentingan lain. Tidak ada hati bagi pelayanan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan publik. Pelayanan publik dilakukan sejauh tindakan tersebut mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi si penyelenggara (individu).

D. Bahaya lain: Kolusi Power dan Capital (Buah Pemikiran B. Herry Priyono)

Bukan merupakan rahasia lagi bahwa di republik siluman seperti Indonesia ini selalu terjadi kolusi antara pemegang kekuasaan dengan pemegang modal. Pemegang kekuasaan menggunakan pemegang modal untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka dan sebaliknya pemegang modal menggunakan pemegang kekuasaan untuk membeli regulasi agar mendapat privelese administratif, dengan maksud juga untuk akumulasi laba sebesar-besarnya.

Kebiasaan memandang Negara Kesejahteraan sebagai biang keladi setiap persoalan yang menyangkut kehidupan bersama kita (ekonomi, sosial, politik, lingkungan, budaya dan kemanusiaan) perlu dikoreksi total. Bukan karena hal tersebut tidak benar, melainkan karena perspektif tersebut belum lengkap. Kita juga perlu menempatkan hal ekspansi kekuatan bisnis sebagai aksis ontologis bagi paradigma analisis berpikir kita.

Ada tiga alasan pokok mengapa kita perlu menempatkan ekspansi kekuatan bisnis sebagai aksis ontologis refleksi historis kita, yaitu:

  1. Bentuk dan sumber kekuasaan atas suatu masyarakat bukan tunggal (monocentrist), melainkan jamak (polycentrist). Kekuasaan finansial pemodal untuk melakukan/tidak melakukan investasi, membeli keputusan pengadilan, atau mendesakkan penggusuran, sama konkretnya dengan kekuasaan presiden dan DPR untuk mengundangkan peraturan. Fakta bahwa 15 keluarga menguasai 61,7 persen kapitalisasi pasar di Indonesia dan sedikitnya 71,5 persen perusahaan go public dikuasai oleh keluarga (sumber: Claessens, dkk 1999), menunjukkan indikasi yang mengerucutkan pertanyaan “Apakah kita masih dapat percaya bahwa penyelenggara negara kesejahteraan ini merupakan penguasa riil atas masyarakat?”
  2. Kekuasaan bisnis berakar dari kapasitasnya untuk melakukan/tidak melakukan investasi. Penyelenggara negara kesejahteraan dibuat makin pusing oleh kekuasaan istimewa pemodal untuk melakukan deinvestasi sesuai selera mereka. Pelarian modal (capital flight), boikot modal (capital strike), dan boikot peminjaman (strategic non-lending) merupakan tiga senjata ampuh pemodal yang meluluhlantakkan kehidupan ekonomi negara kesejahteraan.
  3. Kekuasaan bisnis juga terjelma dalam kekuatan finansialnya untuk merusak tata hukum dan pemerintahan, dengan membeli keberlakuan/ketidakberlakuan suatu peraturan, membeli  jajaran pengadilan, kepolisian, melakukan penggusuran, dsb. Melalui cara ini keluasan korupsi-kolusi dalam hubungan bisnis-pemerintah terjadi.

Kesimpulan: Kolusi antara power dan capital semakin menempatkan pelayanan kebutuhan kesejahteraan masyarakat di titiknya yang paling rendah. Negara Kesajahteraan yang berkelindan erat dengan pasar ternyata tidak mampu menjadi penyangga kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

E. Community Based Services sebagai alterrnatif solusi

Baik Negara Kesejahteraan maupun Regim Fundamentalis Pasar terbukti tidak mampu memberi solusi terbaik dalam menjawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bagi masyarakat warga. Keduanya mengalami kondisi krisis yang kritis. Bahkan jalinan antar keduanya juga tak mampu membawa peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat (baca: di Indonesia). Kondisi ini dapat menjadi start point yang baik bagi kita untuk mencari upaya lain bagi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah peradaban manusia (baca: Barat) mencatat hal yang menarik dalam hal institusi mana yang memegang peranan besar dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama kepala keluarga, kemudian pemimpin suku, tuan tanah, Gereja, raja/ratu, kemudian Negara dan Pasar adalah institusi-institusi utama yang berperan sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Proses pergantian antar institusi terjadi karena institusi lama mengalami kondisi krisis sehingga tak lagi mampu mengemban peran utama dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakatnya.

Adalah suatu yang logis bagi dunia kita saat ini, bahwa ‘Komunitas Warga’ menjadi institusi yang paling layak untuk mengambil peran utama tersebut. Mengapa? Karena kondisi krisis yang dialami oleh Negara Kesejahteraan dan Pasar saat ini telah menguatkan rasa akan penting dan perlunya kerjasama antar komunitas. Komunitas-Komunitas Warga-lah yang paling mengalami dampak krisis dari Negara Kesejahteraan dan Pasar dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Komunitas-Komunitas Warga-lah yang sepanjang sejarah berdirinya institusi Negara dan Pasar tidak pernah memiliki kedaulatan penuh atas harkat dan martabatnya dalam pemenuhan kebutuhan akan kesejahteraan mereka (baca: terutama di Indonesia). Alasan-alasan inilah yang mendorong bangkitnya spirit ‘rasa komunitas’ dalam masyarakat warga. Rasa komunitas ini menjadi begitu penting karena tanpanya, bentuk-bentuk community based services dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat warga tak akan dapat diwujudnyatakan.

  • Rasa Komunitas

Rasa komunitas adalah sebuah spirit kebersamaan yang dirasakan oleh warga masyarakat, terutama dalam pemenuhan hal-hal dasar kehidupan warga, seperti: kerja, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan kesehatan. Munculnya rasa komunitas ini didorong oleh pengalaman konkret akan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan kesejahteraan masyarakat warga akibat krisis yang dialami oleh institusi negara kesejahteraan dan pasar. Dengan kata lain Negara Kesejahteraan dan Pasar tak lagi mampu menjadi penyangga kebutuhan kesejahteraan masyarakat warga.

Tak dipungkiri bahwa bahaya utama dari munculnya spirit rasa komunitas ini adalah roh individualisme yang dibawa oleh regim fundamentalis pasar, karena individualisme persis memiliki kecenderungan penghancuran rasa komunitas. Untuk mengatasi hal tersebut, cara satu-satunya adalah dengan membalik 180o kecenderungan penghancuran tersebut melalui penyadaran bersama akan pengalaman-pengalaman konkret warga dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mereka. Sharing-sharing warga seperti ini perlu ditumbuhkembangkan karena menjadi satu-satunya metode yang paling baik untuk menggerakkan rasa komunitas sebagai spirit bersama dari warga masyarakat.  Rasa komunitas inilah yang dapat menumbuhkan adanya komunitas, yang padanya community based services mendapatkan wadahnya. Community based services dengan demikian perlu disertai dengan program-program konkret dalam community development yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun struktur kelompok masyarakat berdasarkan kebutuahan bersama mereka.

  • Modal Sosial dan Masyarakat Madani

Modal Sosial dapat diartikan sebagai suatu perekat kehidupan sosial masyarakat. Suatu relasi, dimana manusia melakukan kegiatan bersama di luar tuntutan kewajiban/tugas dan balas budi, melainkan semata karena solidaritas dan rasa komunitas. Jadi, murni dorongan hati untuk memberi diri bagi yang lain secara sukarela. Modal Sosial merupakan syarat pembentukan Masyarakat Madani. Dengan kata lain Masyarakat Madani merupakan suatu masyarakat yang berbasiskan modal sosial. Community Development merupakan sebuah upaya untuk membangun dan menguatkan modal sosial dalam suatu komunitas.

Dalam community development di bidang sosio ekonomi, modal sosial dalam masyarakat madani ini menjadi sangat penting untuk dapat menggerakkan komunitas dalam menciptakan kantong-kantong modal ekonomi bersama. Pengelolaan kantong-kantong modal ekonomi tersebut dilakukan bersama secara demokratis oleh komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama mereka. Inilah yang menjadi tujuan community based sevices di bidang sosio ekonomi, yaitu membentuk lembaga-lembaga sosio ekonomi yang mandiri, dikelola oleh komunitas warga secara demokratis dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas warga yang bersangkutan.

Kesimpulan: Kondisi krisis Negara Kesejahteraan dan Pasar merupakan indikasi yang menguatkan Komunitas sebagai institusi yang paling layak dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan program-program Community Development yang bertujuan untuk membangun struktur komunitas yang didasarkan pada rasa komunitas dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bersama. []

 

Penulis adalah Pelaksana Harian AKSES Indonesia.