globe-86244_640Oleh: Lukas Arimurti

A. Pengertian Globalisasi:

  • Pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan.
  • Intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia, yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa, sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa di lain tempat yang terjadi bermil-mil jaraknya dari tempat tersebut dan sebaliknya.
  • Meningkatnya jejaring interdependensi antar manusia pada tataran benua-benua.
  • Proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentang jangkauan seluas dunia.

B. Isi Peristiwa Globalisasi:

Keterkaitan atau keterhubungan relasi masyarakat modern seluas dunia. Peristiwa tersebut ditandai oleh: Keluasan (extencity), Kekuatan (intencity), Kecepatan (velocity), dan Dampak (impact) yang luar biasa dan belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Tiga corak utama dalam fenomena Globalisasi:

  • Globalisasi berisi berbagai praktek (terutama transaksi ekonomi) lintas negara.
  • Sebagai penggerak utama adalah para praktisi bisnis trans-nasional dan badan-badan yang terkait dengan praktek-praktek trans-nasional.
  • Globalisasi disangga oleh kultur ideologi konsumerisme.

C. Yang terjadi secara dominan dalam kerangka Globalisasi:

Perdagangan lintas Negara dan Benua, dan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan (akumulasi laba) sebanyak mungkin.

Pemain Utama: pemerintah negara dan perusahaan-perusahaan trans-nasional.

D. Prinsip Perdagangan Global:

Liberalisasi Pasar Bebas di seluruh dunia, artinya pasar harus dibebaskan dari segala bentuk proteksi dan kepentingan selain maksimalisasi laba.

E. Neoliberalisme

Adalah filsafat ekonomi politik dari Globalisasi. Neoliberalisme merupakan suatu ideologi ‘pemujaan pasar’, yang tidak hanya mengenai pasar, melainkan juga mengenai seluruh sendi kehidupan. Penganut ideologi Neoliberalisme ini (baca: para fundamentalis pasar) ingin membentuk kegiatan ekonomi dunia dan segala kegiatan lain sebagai mekanika yang digerakkan oleh harga (price).

Dimensi antropologis Neoliberalisme sebagai faktor kolonisasi:

a. Neoliberalisme adalah paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo oeconomicus atas dimensi lain dalam diri manusia (homo culturalis, homo politikon, homo socialis, dsb). Hal ini menunjuk pada ‘kolonisasi eksternal’ homo oeconomicus atas berbagai dimensi antropologis lain dalam multi-dimensionalitas manusia.

b.Neoliberalisme kemudian dapat dipahami sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi-politik. Hal ini menunjuk pada ‘kolonisasi internal’ homo financialis atas aspek-aspek lain dalam multi-dimensionalitas tata homo oiconomikus itu sendiri.

F. Ancaman paling serius terhadap kebebasan dan demokrasi dalam tata dunia dewasa ini berasal dari persekongkolan (unholy alliances) antara kekuatan bisnis dan pemerintah. Dalam hal ini, prosedur demokrasi memang tetap dipatuhi, namun berbagai otoritas negara telah dipangkas dan dibengkokkan oleh kepentingan-kepentingan bisnis privat.

G. Ancaman tersebut mewujud dalam fenomena ‘Marginalisasi’,yang terjadi dalam tiga lapis:

1. Kelompok-kelompok miskin tersingkir oleh kinerja prinsip ‘daya beli menentukan hak’. Prinsip ini mau mengatakan: “Bila anda tidak bisa membeli, maka anda tidak berhak mendapatkan kebutuhan, yang bahkan paling mendasar untuk hidup.” Melalui prinsip ini tentu saja kelompok-kelompok miskin semakin tersingkirkan.

2. Adanya penghapusan ‘Jaringan Pengaman Sosial’ yang dapat diharapkan menyangga bila kelompok-kelompok miskin ‘jatuh’. Hal ini disebabkan oleh adanya implikasi dari transformasi ekonomi-politik yang mengarah pada menguatnya gagasan atomistik tentang ‘tanggung jawab’ dalam konstalasi hubungan antar individu, pemerintah dan bisnis. Bidang-bidang yang dahulu merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, sekarang ditanggungkan kepada individu (baca: swasta). Apa yang dikenal sebagai ‘Social Welfare’ semakin tergantikan dengan ‘Self Care’ (yang cenderung identik dengan selfish).

3. Kelompok-kelompok miskin diputus dari relasinya dengan tata kelembagaan yang dalam tata ekonomi-politik klasik diandaikan bertugas melindungi mereka.  Hal ini disebabkan oleh adanya pendiktean instansi-instansi finansial dan revenue pemerintah (Bank Sentral, Departemen Keuangan, Perindustrian-Perdagangan, Dirjen Pajak) atas badan-badan pemerintah yang dianggap hanya dapat membelanjakan (Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja, Perumahan, Pendidikan). []

Penulis adalah Pelaksana Harian AKSES Indonesia.